PGRI dalam Mendukung Reformulasi Sistem Pendidikan

Dalam lanskap pendidikan tahun 2026, reformulasi sistem bukan lagi sekadar perubahan kurikulum, melainkan perombakan total cara kita memandang interaksi antara guru, siswa, dan teknologi. PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) berdiri sebagai pilar utama yang memastikan bahwa reformulasi ini tidak hanya indah di atas kertas, tetapi juga berdaya guna di dalam kelas.

Berikut adalah peran strategis PGRI dalam mendukung dan mengawal reformulasi sistem pendidikan nasional:

1. Menjaga Keseimbangan Manusia dan Teknologi (SLCC)

Reformulasi sistem saat ini sangat menitikberatkan pada digitalisasi. PGRI memastikan bahwa reformasi ini tetap memiliki «ruh» kemanusiaan.

• Filter Teknologi: Melalui Smart Learning and Character Center (SLCC), PGRI memberikan masukan agar sistem pendidikan tidak terjebak pada technocentrism. PGRI mengawal agar AI digunakan sebagai alat bantu guru, bukan pengganti peran guru sebagai pendidik karakter.

• Guru sebagai Arsitek Pembelajaran: PGRI mendorong reformulasi sistem yang memberikan otonomi kepada guru untuk menyusun konten yang relevan dengan kearifan lokal, didukung oleh alat digital modern.

2. Reformulasi Perlindungan Guru (LKBH)

Sistem pendidikan yang baru menuntut metode pendisiplinan yang lebih modern dan persuasif. PGRI memastikan guru memiliki payung hukum dalam menjalankan metode ini.

• Advokasi Regulasi: Melalui LKBH, PGRI aktif memberikan masukan dalam penyusunan regulasi perlindungan guru. PGRI memastikan bahwa reformulasi sistem juga mencakup perlindungan hukum yang jelas, sehingga guru tidak takut berinovasi karena ancaman kriminalisasi.

• Kepastian Hukum Prosedural: PGRI memastikan bahwa setiap perubahan sistem diiringi dengan SOP (Standard Operating Procedure) yang melindungi marwah guru saat menjalankan tugas profesionalnya.

3. Menjamin Integritas dalam Perubahan (DKGI)

Reformulasi sistem sering kali membawa cara-cara baru dalam penilaian dan manajemen sekolah yang rentan terhadap manipulasi digital.

• Etika di Tengah Perubahan: Melalui DKGI (Dewan Kehormatan Guru Indonesia), PGRI memastikan bahwa reformasi sistem berjalan seiring dengan penguatan kode etik. Integritas guru tetap menjadi standar tertinggi, memastikan data pendidikan dalam sistem baru tetap akurat dan jujur.

• Marwah Profesi: PGRI menjaga agar reformulasi sistem tetap menempatkan guru pada posisi terhormat, sebagai profesi yang berdaulat dan memiliki standar moral yang tinggi.

4. Unitarisme sebagai Perekat Sistem (Satu Jiwa)

Reformulasi sistem sering kali menciptakan gesekan karena perbedaan status pegawai. PGRI berperan menyatukan fragmen-fragmen ini.

• Kesetaraan dalam Reformasi: PGRI memastikan bahwa reformulasi sistem pendidikan memberikan peluang pengembangan yang sama bagi guru ASN, PPPK, dan Honorer. Dengan semangat «Satu Rasa, Satu Jiwa», PGRI mencegah terjadinya kasta-kasta dalam proses reformasi nasional.

• Umpan Balik Akar Rumput: Sebagai organisasi yang menjangkau pelosok, PGRI menjadi kanal umpan balik bagi pemerintah untuk mengevaluasi apakah reformulasi sistem sudah berjalan efektif di lapangan atau memerlukan penyesuaian.

Tabel: Transformasi Sistem Pendidikan via Pengawalan PGRI

Kesimpulan:

PGRI adalah «penjaga gawang» reformulasi sistem pendidikan. Tanpa pengawalan PGRI, reformasi berisiko menjadi beban administratif bagi guru. Bersama PGRI, reformulasi sistem diubah menjadi peluang untuk meningkatkan martabat, kesejahteraan, dan profesionalisme guru Indonesia secara menyeluruh.